Pentingkah Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran? Begini Paparan Peneliti BRIN

Optimismemedia.com – Kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR masih tetap dibutuhkan agar ada yang mengontrol dan mengawasi pemerintah.

Menurut peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir sebagai oposisi. Sejauh ini, kedua partai belum memutuskan bergabung dengan Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi.

Lili mengatakan, jika tidak ada oposisi, kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.

“Kalau semuanya masuk (ke koalisi), ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran,” kata Lili dalam webinar bertajuk ‘Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’ di Jakarta, Senin, 29 April 2024 seperti dikutip Antara.

Menurut Lili, saat ini, Prabowo Subianto yang telah terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024, menginginkan untuk memperluas jangkauan dukungan politiknya dengan memasukkan semua partai politik yang tidak termasuk dalam koalisi pendukungnya. Partai-partai tersebut antara lain Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKS.

Namun, baru-baru ini, Prabowo hanya memulai komunikasi langsung dengan Partai Nasdem dan PKB. Meskipun begitu, menurut Lili, PPP dan PKS juga berkeinginan untuk diundang untuk bergabung dalam koalisi Prabowo.

“Yang tersisa adalah PDIP. Nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi dan ada yang ingin bergabung,” kata dia.

Fungsi Pengawasan DPR

Lili menyatakan bahwa meskipun ada pandangan bahwa anggota DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasan meskipun partainya berkoalisi dengan pemerintah, namun menurutnya tingkat pengawasan tersebut tidak akan seketat jika partainya menjadi bagian dari oposisi.

Oleh karena itu, menurutnya, demokrasi akan tetap terjaga asalkan para pemimpin politik dan tokoh-tokoh partai berkomitmen untuk mempertahankan sistem demokrasi sebagai dasar negara di Indonesia, tanpa ada keinginan sedikit pun untuk kembali ke rezim otoriter seperti yang terjadi di masa lampau.

Lili juga menyebutkan bahwa ada dorongan untuk kembali mengadopsi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam bentuk murni tanpa amendemen. Baginya, UUD tersebut cenderung membentuk pemerintahan otoriter, baik pada masa Orde Baru maupun masa Demokrasi Terpimpin.

“Saya berharap ada komitmen partai-partai dan elite politik menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia,” kata dia.

Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, secara pribadi, dia menyarankan partainya berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menilai keberadaan PKS sebagai oposisi di pemerintahan adalah sehat bagi demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut dia ungkapkan menanggapi penolakan Partai Gelora jika PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

“Kalau saya, oposisi. Sehat kok, sekalian,” ujar Mardani dalam sebuah video pernyataan yang dia kirimkan kepada Tempo pada Senin, 29 April 2024.

Menurut Mardani, nantinya jika PKS tetap berada di luar pemerintahan, PKS bisa mengawasi pemerintah agar kebijakan yang dibuat dapat sesuai dengan kepentingan rakyat. “Kita jaga pemerintah biar bekerja betul-betul buat rakyat,” kata dia.

Dia juga menyinggung pernyataan Partai Gelora yang menolak PKS. Mardani menilai terdapat perbedaan proposal dan visi antara PKS dan Partai Gelora. Hanya, dia tak menjelaskan lebih detail mengenai perbedaan itu.

“Proposal kami sama Mas Anis (Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora) beda. Dan visinya beda,” kata Mardani.

Partai Gelora menegaskan penolakan terhadap kemungkinan bergabungnya PKS dalam pemerintahan Prabowo. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik, PKS secara agresif melakukan serangan negatif terhadap pasangan Prabowo-Gibran, terutama terhadap Gibran, selama masa kampanye Pilpres 2024.

“Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” ujar Mahfuz dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin, 29 April 2024.

PKS masih belum mengambil keputusan resmi apakah akan menyatakan bergabung atau tidak dalam pemerintahan Prabowo. Namun, sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, telah mengindikasikan bahwa PKS cenderung akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Aboe menyampaikan bahwa PKS berkeinginan untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia setelah menghabiskan dua periode di luar pemerintahan.

– Bersama Membangun Optimisme –

#optimismemedia #mulaiajadulu #kamibarumulai