Dosen FIlsafat UGM: Jika Tidak Ada Partai Oposisi, Maka Demokrasi Kita Merosot Lebih Jauh

Optimismemedia.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa Partai NasDem akan menerima dengan baik jika PKS memilih untuk bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, hingga saat ini, PKS belum mengumumkan secara resmi apakah mereka akan mendukung Prabowo-Gibran atau berada dalam posisi oposisi.

Sebelumnya, Surya menjelaskan alasan mengapa Partai NasDem memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menyatakan bahwa meskipun menjadi bagian dari oposisi merupakan pilihan yang ada, namun untuk memberikan kontribusi dalam membantu pemerintahan, diperlukan semangat serta ketulusan hati yang mengedepankan objektivitas, sambil tetap menjaga pemikiran kritis.

Di sisi lain, Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyarankan agar PKS tidak bergabung dengan koalisi pemerintah. Menurutnya, peran PKS sebagai oposisi akan menjadi faktor krusial dalam menjaga keseimbangan dan mekanisme pengawasan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dengan adanya oposisi, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan mendapatkan tanggapan dan kritik yang kritis.

Mengutip dari Tempo, pendapat Bawono tentang pentingnya peran oposisi juga disepakati oleh Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Wahyudi, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara partai pemerintah dan partai oposisi dalam sistem politik.

“Demokrasi bukan semata mata majoritarianisme, bahwa suara mayoritas yang harus kuat dan selalu menang, tetapi justru sebaliknya, demokrasi membutuhkan partai oposisi untuk dapat mengawal dan mengarahkan pada pencapaian prinsip dan kebijakan dalam hidup bersama,” ujar Agus saat dihubungi Tempo.co, Minggu, 28 April 2024.

Menurutnya, partai oposisi harus ada supaya pemerintah tidak “meleng” dan bisa terus dikontrol, terhindar dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan menurutnya, demokrasi harus menunjung tinggi dan menghormati kelompok minoritas. Dalam Hal ini, minoritas bukan saja harus diakui tetapi juga mendapatkan tempat penting dalam proses pengambilan keputusan demokratik.

“Jika partai-partai yang ada sekarang semuanya merapat ke pemerintah, dan tidak ada yang menjalankan fungsi oposisi dan pengawasan, demokrasi kita mengalami kemerosotan lebih jauh,” kata dia.

“Menurut saya sudah waktunya partai oposisi mendapatkan pengakuan resmi, dan mungkin dukungan anggaran atau jika tidak mendapatkan keluasan untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai oposisi,” lanjutnya.

Dia menilai, permasalahan utama dalam kepartaian di Indonesia adalah menyangkut uang dalam politik. Menurutnya, baik itu ruling parties maupun opposition parties, semestinya mulai diatur terkait dalam cara penggunaan uang dan modal.

“Ini isu yang cukup rumit, tapi ideanya adalah bahwa semua partai politik dan mereka yang terjun bersedia mengurus urusan publik dan menjadi pejabat publik, tujuan utamanya harus dipastikan, tidak boleh untuk mengejar kekayataan dan harta benda atau untuk menjadi kaya raya, karena ini salah tempat dan salah niat,” kata Agus.

Agus menekankan bahwa tujuan dari pejabat publik seharusnya untuk dapat menciptakan public goods serta memberi pelayanan kepada dan untuk kehidupan publik. “Bagaimana cara mengatur uang dalam politik? Ini pembicaraan lain yang akan perlu kita bahas bersama-sama,” kata dia.

– Bersama Membangun Optimisme –

#optimismemedia #mulaiajadulu #kamibarumulai