Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Delegasi Indonesia Tak Beri Jawaban

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan dalam Sidang Komite HAM PBB atau ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) di Jenewa, Swiss.

Anggota komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye, mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam pencalonan anaknya di Pilpres 2024.

Dalam persidangan, para anggota komite HAM PBB akan membahas isu HAM terbaru di sejumlah negara.

Ndiaye saat itu mempertanyakan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia pada Pemilu 2024.

Dia bahkan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pilpres 2024. Sebab aturan syarat usia peserta pilpres diubah MK.

“Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” ujar Ndiaye dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, dikutip, Sabtu (16/3/2024).

Dia juga mempertanyakan, soal langkah apa yang harus dilakukan agar pejabat negara tidak terlibat atau cawe-cawe dalam pesta demokrasi lima tahunan sekali di Indonesia itu.

“Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu,” katanya.

Dia juga mempertanyakan, apakah pemerintah Indonesia telah menyelidiki dugaan intervensi pada Pemilu 2024 itu.

Namun yang disayangkan, perwakilan Indonesia dalam forum itu tidak menjawab pertanyaan Ndiaye. Delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan lain.

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen Roy Suryo sangat menyayangkan sikap delegasi Indonesia yang tak menjawab pertanyaan itu. Menurutnya momentum itu bisa dijawab secara tegas agar meluruskan dinamika politik yang ada di Indonesia.

“Sangat disayangkan, Padahal sebenarnya momentum tersebut dapat digunakan untuk menjawab berbagai kabar miring tentang Pemilu 2024 di Indonesia yang sarat dengan Pelanggaran etika, moral bahkan Kecurangan-kecurangan yang sudah bersifat TSM di berbagai sektor sekarang ini,” kata Roy dalam keterangan.

– Bersama Membangun Optimisme –

#optimismemedia #mulaiajadulu #kamibarumulai

Bagikan

Cari Berita

Search

Berita Terbaru

dsss
Santri dan Media: Menyelaraskan Tradisi dan Teknologi
LLLLL
Menyelaraskan Tujuan Pembelajaran dengan Kesejahteraan Ps...
Sumber. Inews.id
Dari Desa Nepo ke Pasar Nasional: Sukses Kacang Nepo Berk...
rrrss
Dari Siwaslih hingga Sigaplapor: Teknologi Bawaslu Siap K...
WhatsApp Image 2024-11-24 at 10.26.46 PM
Seruan FKUB Jateng: Tolak Politik Uang, Hindari Politisas...

Kirim Artikel