Pengadilan Negeri Jombang Jawa Timur, mulai menyidangkan kasus ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan melalui media sosial, dengan terdakwa mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Andi Pangerang Hasanudin.
Dalam sidang, Andi didakwa dua pasal Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Andi menjalani sidang perdana secara daring dari balik jeruji besi Lembaga Permasyarakatan setempat. Sidang dipimpin Majlis Hakim Ketua Bambang Setyawan.
Baca juga: Perempuan Jawa di Era Digital: Mempertahankan Kearifan Lokal dalam Tantangan dan Peluang Baru
Dalam sidang ini, Andi juga didampingi empat orang penasehat hukum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jombang, mendakwa mantan penelitian BRIN ini dengan dua pasal yakni pasal 45a dan pasal 45b UU ITE, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, dan atau denda maksimal Rp1 miliar. Dakwaan ini bersifat alternatif dan tidak kumulatif.
Usai dakwaan dibacakan, Penasehat Hukum Andi tidak mengajukan eksepsi, atau nota keberatan dan mempersilakan majelis hakim untuk melanjutkan agenda sidang berikutnya . Penasihat hukum juga berencana akan mencari saksi saksi yang meringankan terdakwa.
“kami tim kuasa hukum menilai dakwaan sudah cukup sehingga kami tidak mengajukan keberatan dan sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi pekan depan. Kami akan hadirkan saksi-saksi yang meringankan,” ujar Palupi Pusporini, Penasehat Hukum.
Baca juga: Moderasi Beragama: Menyatukan atau Memisahkan Umat Beragama?
Diketahui, Andi Pengerang Hasanudin, ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan ancaman kekerasan, setelah melakukan debat dengan sejumlah netizen, tentang perbedaan penetapan Idul Fitri tahun 2023. Melalui media sosialnya, Andi Hasanudin, juga menyerang sejumlah warga Muhammadiyah dengan komentar yang menunjukkan kebencian dan ancaman kekerasan.
– Bersama Membangun Optimisme –
#optimismemedia #mulaiajadulu #kamibarumulai
