Jakarta – Partai Buruh dan Serikat Buruh merayakan Hari Buruh Internasional di Jakarta, senin (1/5) lalu. Aksi dilakukan dari patung kuda lalu berjalan ke Istora. Tak sedikit berkibaran Bendera Partai Buruh.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan adanya atribut dalam perayaan May Day merupakan hal yang wajar, sama seperti halnya perayaan yang lain. Perayaan ulang tahun parpol dan pertemuan capres dan menggunakan atribut parpol tidak dilarang menjadi hal yang diutarakan oleh Said Iqbal.
“Di seluruh dunia kalau peringatan Hari Buruh partai sosialis pekerja, partai sosial demokrat, partai buruh itu merayakan May Day, nggak ada kampanye. Ini adalah perayaan May Day. Memang Bawaslu di beberapa daerah mencoba ngirim surat, kita geruduk, Bawaslu Pusat sangat bijaksana. Ini adalah sosialisis dan perayaan, apa yang salah?” ujar Said Iqbal kepada wartawan di kawasan Patung Kuda, Senin (1/5/2023).
“Misalnya hari ulang tahun parpol boleh kan? Misal mereka ada pertemuan capres boleh kan? Bahkan capres-capres pergi ke mana-mana boleh kan? Bahkan ada politik uang di partai tertentu, oknumnya nggak diberikan sanksi apapun, kami ingin merayakan May Day, perayaan buruh internasional,” paparnya.
Said Iqbal mengaku telah memeberi tahu pihak Bawaslu perihal digunakannya atribut Partai Buruh pada peringatan May Day kemarin.
“Memberitahu, nggak perlu izin. Rahmat Bagja catat Ketua Bawaslu, bendera yang berkibar di mana saja boleh, turunin tuh bendera partai lain kalau bergitu ya. Jangan nantang-nantang Partai Buruh apalagi ada pesanan, demikian ya,” ujarnya.
“Untuk di Jakarta, massa buruh ada 50.000 orang. Pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK,” ujar Said Iqbal, dalam keterangannya, Sabtu (29/4).
Dalam aksinya, terdapat 7 poin yang akan disampaikan para buruh. Berikut tuntutan Buruh saat May Day:
- Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
- Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal.
- Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.
- Tolak RUU kesehatan
- Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
- Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja.
- HOSTUM, hapus out scorsing tolak upah murah.
