Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, tak terkecuali Indonesia. Adanya teknologi informasi sangat membantu masyarakat untuk menyebarkan atau mendapatkan informasi. Namun, dibalik manfaat dari teknologi informasi yang memberikan kemudahan tersebut, tentunya teknologi informasi juga memiliki peluang dan juga ancaman bagi pertahanan negara.
Adapun ancaman berdimensi teknologi diantaranya program televisi maupun media lain yang tidak memiliki standar untuk acara-acara yang ditonton anak-anak, internet yang tidak dapat dikontrol secara penuh, dan maraknya berita hoax. Untuk menghadapai ancaman tersebut, perlu adanya peran serta pers untuk meminimalisir bentuk ancaman berdimensi teknologi agar tetap terjaganya kedaulatan Negara Indonesia, utuhnya wilayah Negara Indonesia, dan keselamatan bangsa dan Negara Indonesia.
Menururt UU pers Nomor 40 tahun 1999, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun fungsi dan peranan pers menurut UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Peran Pers dalam Bela Negara
Dalam menghadapi berbagai ancaman yang dihadapi, Negara Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sering disingkat sishankamrata. Sistem pertahanan bersifat semesta ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Sistem kesemestaan yang dimaksud adalah adalah cara berpikir dan cara bertindak warga negara untuk terlibat dalam usaha-usaha pertahanan negara.
Usaha dalam ikut serta dalam pertahanan negara yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah dengan cara bela negara.Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia melalui perwujudan tekad, sikap, dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada bangsa dan juga negara.
Keikutsertaan bela negara dapat melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan juga pengabdian sesuai profesi. Peran pers dalam bela negara dapat ditinjau dari fungsi pers secara umum, yaitu:
- Sebagai sumber informasi (to inform)
Pers berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Sebagai sumber informasi, tidak ada satupun dinamika kehidupan nasional di berbagai daerah yang lepas dari pemberitaan dan diketahui oleh masyarakat luas sehingga peran pers dibutuhkan untuk membentengi masyarakat dari berbagai informasi yang berpotensi menyesatkan dan memecah belah persatuan bangsa dan Negara Indonesia.
Pers juga dapat mempengaruhi opini masyarakat Indonesia. Pers dapat mengerakkan massa, pers dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang plural atau sebaliknya, dapat memecahbelah masyarakat Indonesia. Masyarakat akan menjadi tenang apabila informasi yang disajikan merujuk kepada kebenaran. Namun sebaliknya, jika informasi yang diberikan berisi fitnah dan provokatif maka akan memicu konflik sosila di masyarakat yang tentunya akan menjadi suatu ancaman bagi Negara Indonesia. Sehingga dalam menyampaikan informasi pers harus bersifat kebenaran, terbuka, dan tidak memihak satu orang atau suatu golongan tertentu. - Sebagai sarana pendidikan (to educate)
Pers dapat menjadi sarana melakukan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Strategi implemetasi PKBN dapat dilaksanakan dengan salah satunya yaitu sosialisasi. Sosialisasi dapat dilaksanakan melalui pembangunan kesadaran kolektif tentang pentingnya kesadaran bela negara pada cakupan nasional yang merupakan unsur penting dalam pertahanan Negara Indonesia. Pers yang dapat mencakup masyarakat luas sangat efektif dan efisien sebagai sarana sosialisasi kesadaran bela negara. Keikutsertaan pers dalam mensosialisasikan PKBN diharapkan akan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka untuk membela negara. - Sebagai sarana hiburan (to intertain)
Sebagai sarana hiburan, saat ini banyak sekali media yang menampilkan berbagai macam hiburan yang tidak mempertimbangkan edukasi dan etika. Banyak sekali hiburan yang ditampilkan mengandung kata-kata bully-an yang mereka anggap lucu dan menghibur. Ketika ada masyarakat yang mengkritik, maka akan dianggap baper oleh sebagian masyarakat yang sudah menganggap hal-hal tersebut adalah hal yang biasa dan justru yang mengkritik akan mendapat kecaman dari masyarakat lain sebagai oran yang “baper”.Peran pers sebagai sarana hiburan disini tentunya harus tetap menjaga etika dan sarana hiburan yang mengedukasi bagi masyarakat. Selain bisa mendapatkan hiburan, masyarakat juga dapat belajar. Selain itu, penggunaan lelucon yang bersifat SARA yang dianggap biasa, jika dibiarkan nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik oleh masyarakat mengingat hal-hal yang berbau SARA ini dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Sehingga pers diharapkan dapat memberikan hiburan yang lebih mengedukasi namun tetap mampu menghibur masyarakat Indonesia. - Sebagai alat kontrol (to controle)
Pers mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Pemberitaan adanya penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat atau pejabat merupakan wujud sumbangsih dalam mengontrol masyarakat dan aparat pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pers juga berfungsi untuk mengawasi jalannya birokrasi sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan penyimpangan lainnya dimana KKN merupakan ancaman berdimensi sosial budaya. Sehingga ketika pers menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol yang baik untuk jalannya kepemerintahan di Indonesia, hal tersebut bisa dikatan sebagai peran pers dalam bela negara.
Penulis :
Daru Putri Kusumaningtyas, S.E., M.Han
Dosen Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta
